Home Berita Genjot PAD, Pemkab Sumbawa Gali Sumber Pendapatan

Genjot PAD, Pemkab Sumbawa Gali Sumber Pendapatan

308
0

Sumbawa,Bisinisnusatenggara.com-Upaya Pemkab Sumbawa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terus dilakukan. Bahkan sudah dikeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang pendaftaran NPWP Cabang/Lokasi dan Surat Edaran (SE) Bupati Sumbawa Nomor 188.64/096/Bapenda/2019 tentang optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.

Dalam kegiatan sosialisasi Perbup dan SE dimaksud, yang dirangkaikan dengan asistensi pengisian SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi melalui aplikasi secara online E-filing, Kamis (21/2/2019), Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumbawa H Hasan Basri melaporkan, kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada seluruh stake holder yang lengkap, valid dan terkini, terkait Perbup Nomor. 188.64/090/Bapenda/2019, juga untuk memperjelas secara detail peran dan fungsi semua pihak yang terkait, dan memastikan pelaksanaan Perbup dan Surat Edaran berjalan efektif tahun 2019 dan tahun-tahun mendatang, serta menyatukan pola fikir dalam Kepatuhan Implementasi Perbup dan Surat Edaran.

Diharapkan, ke depan Dana Bagi Hasil Pajak Pusat, dengan adanya persyaratan pengajuan NPWP Cabang/Lokasi Sumbawa untuk rekanan/kontraktor luar Sumbawa bisa meningkat sebesar Rp 50 Miliar hingga Rp 60 Miliar per tahun, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi bisa meningkat sebesar Rp 10 miliar hingga Rp 15 Miliar per tahun dengan adanya kesadaran pemilik kendaraan dinas dan pribadi untuk membayar pajak tepat waktu, penerimaan pajak dan retribusi daerah bisa meningkat Rp 5 miliar hingga Rp 10 miliar per tahun, pajak MDLB (Galian C) dan retribusi uji mutu dan hasil pekerjaan.

Bupati Sumbawa HM Husni Djibril menyatakan, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemda dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah jumlahnya relatif memadai.

Namun, daerah harus tetap lebih kreatif dalam meningkatkan PAD-nya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Pada tahun 2018 lalu, total PAD Kabupaten Sumbawa baru mencapai Rp. 143.966.209.095,24 atau 99,14 persen dari target yang ditetapkan.

Untuk itu, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, salah satu upaya tersebut dengan menerbitkan Perbup tentang pendaftaran NPWP cabang/lokasi, yang intinya adalah wajib bagi rekanan/kontraktor, orang pribadi dan badan yang mendapatkan pekerjaan di Kabupaten Sumbawa, baik itu berasal dari dana APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten Sumbawa, untuk mengajukan NPWP cabang/lokasi Sumbawa. Hal tersebut menjadi salah satu syarat penandatangan kontrak, pengajuan pembayaran termin.

‘’Unit-unit yang akan bertanggungjawab mengawal NPWP lokal adalah ULP Pokja, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran, dan BPKAD,’’ ungkapnya.

Dalam acara tersebut Bupati menyerahkan SPT tahunan kepada Kepala KPP Pratama sebagai tanda bahwa Bupati sudah menyampaikan laporan SPT Tahunan, dan dilanjutkan dengan penyerahan plakat, serta foto bersama sebagai bentuk dukungan kepada KPP Pratama Sumbawa Besar pada tahun ini akan dinilai oleh Menpan RB RI dalam rangka predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani) Tingkat nasional  membawa nama Sumbawa Besar di Tingkat Nasional. (bn01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here