Home Berita Waduh, Ratusan Kendaraan Dinas Masih Nunggak Pajak

Waduh, Ratusan Kendaraan Dinas Masih Nunggak Pajak

148
0

Sumbawa,Bisnisnusatenggara.com-Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Sumbawa Muhammad Husni S.Sos M.Si, menyatakan dari 34.444 unit kendaraan di Kabupaten Sumbawa, baik roda dua maupun roda empat yang menunggak pembayaran pajak selama lima tahun terakhir sejak 2015 hingga Mei 2019, dengan nilai total mencapai sekitar Rp 38 Miliar, ternyata didalamnya ada 390 unit kendaraan dinas.

Kepala Unit Pelayanan Terpadu Badan-Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Sumbawa Muhammad Husni S.Sos M.Si

“Sebanyak 316 unit diantarannya belum membayar pajak dengan nilai tunggakan sekitar Rp 242 Juta lebih,” ungkapnya kepada awak media.

Dari jumlah 390 kendaraan dinas dimaksud, terang Husni, terdiri dari randis roda empat sebanyak 47 unit dan roda dua sebanyak 343 unit, dengan jumlah tunggakan pajak semula (KTMDU 2018) terdiri dari pokok sebesar Rp 226.307.511 plus denda Rp 54.313.803 dengan jumlah total tunggakan mencapai Rp 280.621.314.

“Setelah dilayangkan surat teguran dan penagihan kepada Dinas Instansi bersangkutan secara bertahap selama lima bulan terakhir ini berhasil direalisasikan sebagian dari tunggakan pajak dari kendaraan dinas tersebut,” ujarnya.

Dari hasil evaluasi selama Januari -Mei 2019 lalu, terang Husni, sapaan  akrabnya, ternyata dari 390 unit kendaraan dinas yang menunggak pajak itu kini tinggal bersisa sebanyak 316 unit dengan nilai pembayaran pokok sebesar Rp 192.680.975 plus denda sebesar Rp 50.131.271 atau total sisa tunggakan yang belum terbayarkan mencapai Rp 242.812.246.

Karenannya, berbagai upaya dan usaha percepatan dilakukan dengan tetap melaksanakan pendekatan persuasif melalui penagihan yang langsung dilakukan oleh petugas lapangan (Agen Samsat). Sehingga diharapkan lambat laun jumlah tunggakan pajak ratusan kendaraan dinas dimaksud dapat berkurang.

“Karena itu kami berharap kepada Instansi terkait agar masalah tunggakan pajak kendaraan dinas dapat segera dituntaskan dan dilakukan pembayaran tepat pada waktunya, sebab kalau terjadi keterlambatan tentu akan dikenakan denda sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas Husni.(bn02)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here